“Menyoal Kawasan Tanpa Rokok,Mengatur Bukan Menyingkirkan”

Ist

 

 

Bandung,JN- Mekanisme monitor dan kontrol Pemerintah Provinsi menjadi sangat krusial dalam mengurai kusutnya proses pembuatan kebijakan di daerah agar sesuai dengan peraturan nasional sehingga hukum memberikan kepastian untuk semua pemangku kepentingan dan yang lebih penting proses menuju pencapaian tujuan bersama berjalan dengan baik.

Pemerintah provinsi juga juga memilki peran strategis untuk dapat memastikan proses pembuatan kebijakan di daerah mengikuti Perundangan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta inklusif.

Walaupun UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Putusan MK Nomor 57/PUU – IX/2011 dan PP 109/2012 sudah menjelaskan secara detail, namun pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Ditemukan beragam versi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di tingkat daerah yang bertentangan dan tidak selaras dengan tatanan hukum diatasnya. Diantaranya ditemukan daerah yang telah membuat Peraturan tentang KTR sejak tahun 2009 dan tidak melakukan perubahan (revisi) setelah diterbitkannya PP 109/2012. Bagaimana dengan asas lex superior yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah? Apakah tidak bertentangan?

Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Gatot Tjahyono namun pengaturan tersebut harus mengacu PP 109 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut kata Gatot, kawasan tanpa asap rokok seperti contohnya di ruang pendidikan, tempat ibadah dan ruang instansi pemerintahan yang tertutup.

“Hanya saja ini harus diwaspadai jangan disverifikasi oleh teman – teman di pemerintahan daerah tingkat kabupaten kota, bahwa ini menjadi pelarangan merokok. Ini substansinya jadi berbeda karena bagaimana pun pro kontra merokok dan tidak merokok, banyak hal positif juga yang didapat seperti soal pajak, penyerapan tenaga kerja dan peluang investasi di daerah – daerah,” kata Gatot Tjahyono usai acara “Menyoal Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur dan Bukan Menyingkirkan” di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, 31 Juli 2018.

Gatot Tjahyono mengatakan perlu adanya keseimbangan dalam penerbitan peraturan soal kawasan tanpa asap rokok yaang harus ditaati. Sehingga dalam peraturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota harus pula mengakomodir kawasan asap rokok.

Regulasi yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan.

Idealnya setiap peraturan, termasuk Perda, lebih bersifat mengatur, bukan sekedar melarang atau menghukum, oleh karena itu peraturan harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Arti penting pengaturan dalam hal ini agar semua pihak (baik yang kontra maupun pro rokok) dapat menjalani hidup secara wajar dan tidak tergangu hak-haknya sebagai warga Negara.

Pengamat sosial budaya Universitas Pajajaran Budi Rajab menyetujui harus adanya pengaturan yang adil soal kawasan tanpa asap rokok. Meski dirinya menyayangkan diurungkannya niat pemerintah menaikkan harga jual rokok per bungkus.

“Tapi pemerintah dilema soal rokok, persoalannya banyak sekali. Dari petani tembakau, buruh industri dan sebagainya akan merugikan secara umum,” kata Budi Rajab.

Budi Rajab menjelaskan jika pemerintah ingin menekan jumlah perokok, selain menaikkan harga jual rokok juga harus memiliki aturan tegas dan adil.

Produk tembakau dan segala aktifitas yang berhubungan dengannya adalah bagian dari budaya masyarakat kita. Selain itu aspek ekonomi industri hasil tembakau (IHT) sebagai salah satu industri hulu hingga hilir yang saling terkait tidak bisa diabaikan perannya bagi kehidupan, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, pekerja, pedagang, pengusaha, hingga pemasukan Negara. Industri hasil tembakau menyerap tenaga kerja lebih dari 6 juta orang.

Adanya aturan yang adil dan berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan, serta tidak ada diskriminasi dalam hal kesempatan bagi setiap warga untuk memiliki hak yang sama. Perda KTR merupakan wujud solusi yang bijaksana atas pengaturan aktifitas mengkonsumsi rokok sebagai produk yang legal dan aktifitas perlindungan terhadap non-perokok. Dengan tersedianya tempat khusus merokok maka kegiatan merokok dilakukan pada tempat yang telah disediakan dan mengurangi dampaknya bagi non perokok.

Hal itu dikometari oleh Sekertaris FD FSP RTMM – SPSI Jawa Barat Anang Kosasih Suharya. Salah satunya, Anang mempersoalkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) Nomor 12 Tahun 2009 soal pengendalikan konsumsi rokok yang diterbitkan oleh Kota Bogor dianggap bisa berdampak luas.

“Nantinya akan berdampak terhadap buruh pabrik rokok dan para petani tembakau. Akan banyak pengangguran apabila pemerintah memberlakukan peraturan kawasan tanpa rokok. Ini dampaknya luas, pemerintah daerah harus mengacu kepada PP 109 Tahun 2012. Disana tidak ada yang namanya pelarangan,” jelas Anang

Larangan berjualan, berpromosi, dan beriklan di kawasan tanpa rokok perlu dikecualikan di tempat kerja dan tempat umum. Sebagai produk yang legal maka informasi produk rokok dapat dikomunikasikan kepada konsumennya. Kami sangat menghargai bila di Raperda KTR, kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok di tempat penjualan tetap diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan PP 109/2012 dan melindungi sumber pendapatan masyarakat. Dan/Gin

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pedoman Media Cyber | Redaksi | JAKPOSNEWS Diterbitkan : PT. Naga Media Cipta