Jakarta, JAKPOSNEWS– Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, memberikan saran supaya Khofifah Indar Parawansa mundur dari posisi Menteri Sosial.
Menurutnya, Kementerian Sosial memiliki urusan yang yang memiliki tanggungjawab berat.
“Seluruh rakyat tergantung pada kementerian bersangkutan. Kalau untuk itu sosial seluruh rakyat ada di bawah kendali Bu Khofifah. Tentu tidak mutlak, tapi otoritas utamanya di beliau,” kata Mardani saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/17).
Dirinya khawatir pasca Khofifah resmi menjadi calon gubernur Jawa Timur, fokus bekerjanya menjadi terpecah.
“Apalagi Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan segala hal, kalau secara hukum tak wajib mundur. Tapi kalau ngikut pada etika dan panggilan hati nurani meskinya segera memisahkan dua pekerjaan itu,” katanya.
Mardani mengakui memang tidak ada aturan yang mengharuskan Khofifah mundur dari posisi menteri, jika ingin maju di Pilkada.
“Menurut aturan tidak ada yang dilanggar. Tapi yah ini akan jadi beban politik Pak Jokowi sendiri, karena beliau kan sudah mengingatkan kabinetnya kan kabinet kerja. Apa yang beliau katakan kerja, kerja dan kerja. Delapan bulan dari total mungkin sisa katakanlah 20 bulan kedepan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat dan Partai Golkar sudah menyatakan dukungannya untuk pasangan Khofifah-Emil Dardak.
Sedangkan, tiga partai politik lain yang dari awal mendukung Khofifah di Pilgub Jatim, yakni Partai NasDem, Partai Hanura dan PPP, belum kembali menyatakan dukungannya pasca-Khofifah mengandeng Emil.
Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pasal 4 ayat (1) jabatan menteri tidak termasuk jabatan publik yang harus mundur bila mengikuti Pilkada.
Salah satu argumentasinya adalah karena menteri tidak dipilih melalui Pemilu
