Jakarta,JN – Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar dan perekonomian di kawasan perbatasan juga terus dikebut. Yakni dengan mulai terbangunnya tata niaga ekspor-impor dengan negara tetangga melalui PLBN Terpadu.
Lewat Program Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Melanjutkan Realisasi program pengelolaan perbatasan tahun ini juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2016 realisasinya sebesar 85,67 persen, tahun 2017 tercatat mencapai sebesar 90,57 persen.
Selain itu, Tingkat capaian kinerja pembangunan di perbatasan oleh 32 Kementerian/Lembaga (K/L), sebanyak 22 K/L tercatat realisasi kegiatan fisik mencapai 90,57 ke atas. Penyelesaian batas wilayah negara, baik batas darat, batas laut dan batas udara, juga mengalami kemajuan yang signifikan.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, kerja keras pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir telah mengubah wajah perbatasan negara menjadi beranda terdepan. Utamanya dengan terselesaikannya pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi.
“Konektivitas kawasan perbatasan telah terhubung dan dapat dijangkau, demikian pula distribusi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi,” terang Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (17/01/2018).
Ke depan, Tjahjo menekankan perlunya langkah percepatan untuk mengintegrasikan seluruh organisasi perundingan mengenai batas wilayah negara dibawah koordinasi BNPP. Selain itu, diperlukan pula optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan program antar Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.(Red)
sumber: dikutip dari kemendagri.go.id
