Kajian Pemilihan Wakil Bupati Bekasi di Kembalikan Kepada Pemprov Jawa Barat

Bekasi, Home1602 Dilihat

Cikarang,JN– “Kisruh” Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam pemilih an Wakil Bupati Bekasi yang mengalami kekosongan sudah dilaksanakan belum lama ini.Dan tampaknya hal tersebut akan memunculkan babak baru.

Pasalnya,publik dan pengamat politik yang ada di Bekasi menilai kerja Panitia Pemilihan (Panlih) diragukan,dimana proses awal sampai pada Paripurna pemilihan Wakil Bupati dilaksanakan dinilai terkesan dipaksakan.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan Paripurna pemilihan Wakil Bupati sudah diserahkan DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemerintah Provinsi Jawabarat,kemudian Pemerintah Provinsi Jawa barat setelah melakukan kajian terhadap hal itu, sudah menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Kajian pemilihan Wakil Bupati Bekasi telah dikembalikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawabarat,karena sejumlah pertimbangan terkait prosedur yang belum memenuhi Undang-undang” demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi penanganan Covid-19 dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pemerintahan kota bekasi dan Pemkab karawang di Gedung Swatantra Wibawa Mukti (12/5/2020).
“Kami kembalikan lagi ke Jawabarat dan detailnya sama Dirjen Otda pak Akmal” tegasnya Tito.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam negeri,Akmal Malik pada wartawan membenarkan hal tersebut dan mengatakan benar pihaknya telah mengembalikan kembali hasil kajian Pemilihan Wakil Bupati Bekasi kepada Pemerintah Provinsi Jawabarat pada Minggu kemaren,jelasnya.

Kemudian Akmal Malik menjelaskan,adanya beberapa catatan dari pihaknya dari hasil kajian Pemerintah Provinsi Jawabarat yg disampaikan kekita yaitu terkait prosedur pelaksanaan pemilihan.Kita meminta agar Pemerintah Provinsi Jawabarat mempelajari kembali kajian tersebut,catatan adanya beberapa prosedur ketentuan sudah saya sampaikan,ujarnya tanpa menjelaskan apa saja prosedur yang dimaksudkan.

Pihaknya tidak bisa memastikan apakah nantinya pemilihan Wakil Bupati Bekasi akan diulang sebab kewenangan itu bukanlah keputusan Kementerian Dalam Negeri.Terkait hal tersebut Akmal Malik minta wartawan menanyakan kepada Jawabarat,itu dibawah pimpinan Jawabarat,yang melantik Gubernur Jawabarat dan SK-nya Gubernur,tegasnya.

Kalau begitu bagaimana nantinya sikap Pemerintah Provinsi Jawabarat terhadap “kisruh” pemilihan Wakil Bupati Bekasi itu,setelah hasil kajian yang disampaikan pada Kemendagri dikembalikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawabarat dengan adanya catatan prosedur yang tidak sesuai aturan perundang undangan.
Akankah pemilihan Wakil Bupati Bekasi diulang?. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *