Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Menilai PPDB 2024 Berjalan Baik

Bekasi, Home649 Dilihat

Kab.Bekasi,JN – Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi mengatakan pihaknya memantau pelaksanaan PPDB sejak tahapan pertama sampai akhir dan Menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 berjalan baik.

“Kami bisa sampaikan terkait PPDB 2024 secara umum saya melihat tentu berbasis aduan masyarakat sudah ada sedikit perbaikan,” katanya

Meski begitu, pihaknya memiliki catatan sebagai evaluasi pelaksanaan PPDB agar di kemudian hari semakin bertambah baik.

“Meskipun ada beberapa catatan aduan masyarakat tidak jauh-jauh dari terkait ada wali murid merasa anaknya sudah masuk dalam zonasi tapi tidak masuk, hal-hal seperti itulah yang masih ada dijumpai,” jelas dia.

Permasalahan teknis di lapangan lanjut dia, sudah segera ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan PPDB 2024 berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

“Sudah ditindaklanjuti melakukan penyidakan dan kunker (kunjungan kerja) pada unit sekolah di beberapa kecamatan berdasarkan aduan masyarakat, seperti misalnya kemarin di Sukatani, di Cibarusah, di Babelan,” paparnya.

Permasalahan PPDB di wilayah setempat dari tahun ke tahun selalu berulang, Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah rekomendasi agar pelaksanaan layanan pendidikan lebih optimal.

Pertama kata Rusdi, rekomendasi jangka pendek untuk Dinas Pendidikan tentunya harus mampu menciptakan proses PPDB yang berkeadilan.

“Sebisa mungkin jalur-jalur yang tersedia dilaksanakan secara konsekuen memang masuk zonasi masuk dalam zonasi, kemudian sebisa mungkin praktik titip (numpang) KK sebisa mungkin ditutup rapat-rapat penyimpangan itu,” kata Rusdi.

Selanjutnya rekomendasi jangka panjang, Dinas Pendidikan harus mampu melakukan perhitungan ideal daya tampung sekolah dengan jumlah angkatan sekolah.

Di samping lanjut dia, tetap memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta yang jumlahnya di Kabupaten Bekasi ada sekitar 200 SMP dan 200 SD.

“Lagi-lagi kita harus punya rumusan, harus sampai pada angka ideal berapa sih sekolah negeri lalu sekolah swasta berapa,

“Supaya tadi di sisi lain sekolah negeri bisa mengakomodir masyarakat yang memang tepat di samping sekolah swasta harus tetap eksis di Kabupaten Bekasi,” tegasnya. (Dewy Wydia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *